Optimalisasi Produksi Migas Jadi Kebijakan Baru dan Langkah Strategis Kementerian ESDM

Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan produksi migas nasional. Dalam upaya ini, Menteri ESDM, Arifin Tasrif telah menerbitkan keputusan tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto menjelaskan bahwa terdapat kriteria tertentu bagi Wilayah Kerja (WK) migas potensial yang dianggap idle. Misalnya, lapangan produksi yang tidak diproduksikan selama dua tahun berturut-turut atau lapangan dengan plan of development (POD) yang tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

“WK migas potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan,” ujar Ariana di Jakarta, Rabu (10/7/2023).

Ariana menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan WK potensial yang idle dengan meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mengusahakan bagian WK tersebut. Selain itu, KKKS juga diminta untuk mengembalikan WK potensial yang idle kepada Menteri ESDM, mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya untuk diusulkan menjadi Bagian WK baru.

Upaya ini dilakukan untuk mengatasi penurunan produksi migas nasional yang terus terjadi setiap tahun, khususnya pada minyak bumi. Berdasarkan data SKK Migas, lifting minyak pada 2023 hanya mencapai 605.723 barel per hari (bph) atau 91,78% dari target 660.000 bph. Sementara itu, untuk tahun 2024, target lifting minyak ditetapkan sebesar 635.000 bph sesuai dengan APBN 2024.

Pemerintah juga mengajak badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu dalam upaya optimalisasi produksi migas ini. “Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini, sesuai hasil evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh,” jelas Ariana.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produksi migas nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor migas. Kebijakan baru ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi migas, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan energi nasional.

Optimalisasi WK migas potensial yang idle menjadi fokus utama Kementerian ESDM dalam rangka meningkatkan produksi migas dan mendukung perekonomian nasional. Dengan dukungan KKKS dan badan usaha lainnya, produksi migas di Indonesia diharapkan dapat kembali meningkat dan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Demikian informasi seputar optimalisasi produksi migas nasional. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Helfordriver.Org.