Rapat Kinerja Pemerintah 2019 dengan tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas telah menghasilkan lima priotias program pemerintah untuk tahun 2019.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa terdapat lima prioritas nasional yang masuk dalam program prioritas pada 2019.
Yang pertama adalah pemerintah fokus dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal yang akan dibahas adalah mengenai pelayanan dasar warga negara. Diantaranya adalah mengenai upaya dalam mengentaskan kemiskinan serta mengikis ketimpangan.
“Arahan presiden adalah menuntaskan gizi buruk dan menjadi prioritas nasional serta pembangunan manusia”, ujar Bambang Brodjonegoro.
Selanjutnya adalah mengenai pengurangan kesenjangan antar wisalayah di Indonesia. Konektivitas menjadi fokus pemerintah. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki hal tersebut. Alasannya adalah untuk menghindari biaya logistik yang besar. Tol laut juga akan dimanfaatkan lebih jauh agar lebih efektif dalam urusan logistik.
Prioritas ketiga adalah mengenai sektor pertanian, jasa, dan manufaktur. Pada 2019, pemerintah akan menciptakan nilai ketiga sektor tersebut. Pemerintah juga memprioritaskan pertumbuhan dari manufaktur Indonesia agar dapat tumbuh di atas 5 persen.
Bambang juga menambahkan bahwa pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan pariwisata terutama untuk menarik wisatawan mancanegara. Wisatawan menjadi penyumbang devisa yang cukup besar untuk Indonesia.
Untuk prioritas lainnya tidak dibahas secara khusus seperti upaya pendidikan vokasi. Namun pemerintah juga akan mengedepankan standar kerja serta kompetensi dari tenaga kerja itu sendiri
Keempat adalah mengenai ketahanan pangan energi, air, serta kelestarian lingkungan. Uapaya ini untuk menjaga sumber daya air serta memastikan ketahanan energi seperti energi terbarukan atau energi baru.
Prioritas terakhie adalah stabilitas keamanan nasional serta pengamanan pemilihan umum yang akan berlangsung pada 2019.
Menurut Bambang, kepemimpinan Joko Widodo untuk pemerintahan saat ini akan berakhir pada tahun 2019, maka para menteri harus fokus dalam pertumbuhan ekonomi yang berbasis investasi ekspor.
Pengembangansumber daya manusia menjadi fokus utama setelah pemerintah melakukan pengembangan dan percepatan infrastruktur di wilayah Indonesia.